BOLMONG, KabarKawanua – Ada apa dengan Pemerintah Desa Pangi Timur, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow? Kantor desa yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat justru menuai sorotan serius setelah muncul dugaan tidak adanya pengibaran Bendera Merah Putih serta kantor desa yang didapati tutup pada hari kerja.
Temuan ini diungkapkan Ketua DPD KAMPAK MAS RI, Ferry Hontong, yang mengaku menyaksikan langsung kondisi kantor Desa Pangi Timur tanpa pengibaran Bendera Merah Putih pada hari kerja.
“Bendera Merah Putih bukan sekadar atribut pelengkap sebuah gedung pemerintahan. Bendera tersebut merupakan simbol negara yang wajib dihormati dan memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.” tutur Ferry.
Tidak selesai dengan tak berkibarnya sang merah-putih, Hontong juga menyoroti kondisi kantor desa yang ditemukan tutup pada hari Senin, saat aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik seharusnya berjalan.
Lebih memprihatinkan, seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi.
“Sudah jadi kebiasaan. Mereka hanya makan gaji, tetapi tidak ada kinerjanya,” ungkap sumber tersebut.
Pernyataan warga ini tentu menjadi alarm bagi pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Sebab, aparatur desa menerima tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru membiarkan masyarakat mempertanyakan keberadaan serta kinerja mereka.
Terkait hal tersebut, Ketua DPD KAMPAK MAS RI ini, menghubungi Sangadi Desa Pangi Timur, Ristison Tempo, melalui sambungan telepon untuk meminta penjelasan terkait tidak adanya tiang maupun pengibaran Bendera Merah Putih di kantor desa.
Dalam percakapan tersebut, Ketua DPD KAMPAK MAS RI mempertanyakan mengapa kantor pemerintahan desa tidak memasang dan mengibarkan Bendera Merah Putih sebagaimana mestinya. Namun, jawaban Sangadi Ristison Tempo justru menimbuljan tanda tanya.
“Pak, lihat dulu dimana tempat untuk memasang tiang bendera itu.” jawab Sangadi dalam percakapan telepon dengan Hontong.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan, apakah persoalan tidak adanya pengibaran Bendera Merah Putih hanya karena belum tersedianya tempat untuk memasang tiang bendera, atau memang sengaja tidak mau mengibarkan.
Meski begitu, Hontong berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini pihak Inspektorat dan Camat, terhadap kewajiban menghormati simbol negara di lingkungan kantor pemerintahan?
“Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Inspektorat dan Camat Sang Tombolang jangan menutup mata dan segera melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi kantor Desa Pangi Timur. Kantor desa adalah rumah pelayanan masyarakat. Sangadi dan seluruh perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan berjalan, aparatur hadir sesuai ketentuan, serta kewajiban pemerintahan dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kantor desa sebagai bangunan yang memiliki papan nama, tetapi sulit mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sangadi Pangi Timur, Ristison Tempo, saat dihubungi KabarKawanua.com, belum memberikan klarifikasi terkait adanya temuan tersebut.(AnQ/****)