JAKARTA, KabarKawanua – Dalam dinamika hubungan industrial, efisiensi sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dianggap sebagai strategi penyelamatan korporasi; di sisi lain, ia kerap menjadi alasan pragmatis untuk memangkas hak-hak pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Narasi inilah yang kini tengah bergulir dalam sengketa antara Fairus Abdullah, seorang estimator berpengalaman, dengan PT Multibangun Adhitama Konstruksi (MULTIKON). Setelah 13 tahun mendedikasikan tenaga dan keahliannya sejak Maret 2013, Fairus justru menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Agustus 2026 dengan alasan efisiensi.
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Fairus, Rahmat Aminudin, S.H., menyuarakan kritik tajam terhadap pendekatan perusahaan. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja.
Efisiensi Bukan Lisensi Melanggar Hukum.
Dalam risalah mediasi tertanggal 12 November 2026, terungkap bahwa Fairus di-PHK efektif per 15 September 2026. Perusahaan beralasan langkah ini diambil demi efisiensi operasional. Namun, Rahmat Aminudin menyoroti bahwa alasan administratif semata tidak cukup jika tidak disertai pertanggungjawaban yuridis yang kuat.
“Jangan sampai istilah ‘efisiensi’ disalahartikan sebagai kebebasan mutlak perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja tanpa memperhatikan hak normatif pekerja. Bisnis memiliki kepentingan profitabilitas, namun pekerja memiliki hak konstitusional yang wajib dihormati. Keduanya harus berjalan seimbang,” tegas Rahmat Aminudin dalam keterangannya, Kamis (13/11).
Menurut Rahmat, perusahaan tidak bisa sekadar menyatakan “efisiensi” lalu lepas tangan. Dasar faktual dan yuridis dari efisiensi tersebut harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Inti sengketa ini bukan hanya pada status PHK, melainkan pada besaran hak-hak normatif yang seharusnya diterima Fairus. Dengan masa kerja lebih dari 13 tahun, Fairus berhak atas paket kompensasi yang komprehensif, meliputi: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak
Upah selama proses PHK, Klaim iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum tuntas.
Rahmat Aminudin merujuk pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, yang membedakan konsekuensi hukum antara PHK akibat perusahaan mengalami kerugian versus PHK untuk mencegah kerugian. Perbedaan dasar ini sangat krusial karena berdampak langsung pada formula perhitungan kompensasi.
“Pekerja bukan sekadar pos biaya dalam laporan keuangan yang bisa dihapus saat neraca merah. Mereka adalah aset manusia yang telah memberikan kontribusi nyata selama lebih dari satu dekade. Mengabaikan perhitungan hak mereka sama saja dengan mengingkari sejarah pengabdian mereka,” ujar Rahmat.
Hingga mediasi pertama pada 12 November 2026, kedua belah pihak belum mencapai titik temu. Perbedaan pandangan mengenai nominal penyelesaian masih lebar. Namun, pintu dialog masih terbuka. Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, pukul 14.00 WIB.
Rahmat Aminudin menegaskan bahwa pendampingan hukum yang dilakukannya bukan bertujuan untuk menghambat roda bisnis MULTIKON, melainkan memastikan perusahaan tetap berada dalam koridor regulasi ketenagakerjaan.
“Kami mengutamakan perdamaian melalui musyawarah. Namun, perdamaian yang kami cari adalah perdamaian yang berbasis keadilan, bukan perdamaian yang didapat dengan memaksa pekerja merelakan hak-haknya demi ‘ketenangan’ perusahaan,” jelasnya.
Kasus Fairus Abdullah vs MULTIKON menjadi refleksi penting bagi ekosistem bisnis di Indonesia. Di era di mana volatilitas ekonomi menuntut ketangkasan korporasi, etika ketenagakerjaan tidak boleh dikesampingkan.
Perusahaan yang berkelas tidak hanya diukur dari seberapa cepat mereka mampu melakukan efisiensi biaya, tetapi juga dari seberapa bijak mereka mengelola transisi sumber daya manusianya. Kepatuhan terhadap hukum bukanlah opsi tambahan, melainkan fondasi utama keberlangsungan usaha yang berkelanjutan (sustainable business).
“Perusahaan boleh melakukan efisiensi, tetapi jangan sampai keadilan ikut diefisiensikan. Pekerja mungkin bisa kehilangan pekerjaan, tetapi mereka tidak boleh kehilangan hak yang dilindungi oleh negara,” tegas Aminudin. (***/fh)