Kabarkawanua, MINUT– Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Audited dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemkab Minut mempertahankan predikat tersebut selama lima tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda disaksikan Ketua DPRD Vonny A Rumimpunu, Kepala Inspektorat Minut Stven Tuwaidan, Kepala BKAD Minut Carla Sigarlaki dan jajaran Pemkab Minut dalam acara resmi yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, Jumat (29/5/2026).
Penghargaan administratif tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah ini merefleksikan konsistensi standar akuntabilitas dan penerapan sistem tata kelola anggaran yang berjalan di lingkungan pemerintah kabupaten Minahasa Utara dalam setengah dekade terakhir.
Bupati Joune Ganda usai menerima penghargaan menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan yang bersih.
“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sejak kami dilantik pada periode pertama tahun 2021 hingga sekarang, kami mampu mempertahankan opini WTP ini,” kata Bupati.
Bupati menambahkan, capaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemkab dan DPRD Minut dalam mengawal setiap rupiah anggaran agar tepat sasaran. Namun, Joune mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari sebuah pemerintahan.
“Ini adalah persembahan kami untuk masyarakat Minut. Tetapi seperti yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK tadi, tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung dampak positif dari pengelolaan keuangan ini melalui program-program yang tepat,” pungkasnya.(fan)